Mengapa CPNS Kemenkumham?
Mendaftar untuk seleksi CPNS Kemenkumham bisa menjadi langkah awal yang cemerlang untuk membangun karier di sektor publik. Ada banyak alasan mengapa memilih CPNS Kemenkumham bisa menjadi pilihan tepat untuk masa depan. 🤔✨
1. Peluang Karier yang Luas
Kemenkumham membuka banyak formasi yang bisa diisi oleh lulusan berbagai bidang, dari pendidikan hingga kesehatan. Mulai dari formasi Ahli Pertama di bidang hukum hingga tenaga medis seperti dokter, apoteker, hingga bidan. Selain itu, formasi untuk lulusan SMA juga tersedia, seperti penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian. Dengan kuota mencapai lebih dari 9.000 formasi di 2025, peluang untuk mendapatkan pekerjaan di Kemenkumham sangat terbuka lebar.
2. Stabilitas dan Keamanan Pekerjaan
Menjadi ASN di Kemenkumham berarti mendapatkan pekerjaan yang stabil dengan fasilitas dan jaminan kesejahteraan yang baik. Anda juga bisa merasakan berbagai keuntungan lainnya, seperti tunjangan dan kesempatan untuk mengikuti pelatihan profesional.
3. Bekerja untuk Negeri
Menjadi bagian dari Kemenkumham berarti Anda berkontribusi langsung pada pelayanan publik, termasuk di bidang hukum, keimigrasian, dan administrasi negara. Pekerjaan Anda tidak hanya membawa keuntungan pribadi, tapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan negara.
Jika Anda tertarik untuk bergabung dan meniti karier di Kemenkumham, pastikan untuk mengikuti dengan seksama semua tahap seleksi CPNS 2025! Siapa tahu, kesempatan besar ada di depan mata! 💼🌟
Rangkaian Tes CPNS Kemenkumham 2024 dan Bobot Penilaiannya
Seleksi CPNS Kemenkumham 2024 kini memasuki tahap Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Simak jadwal dan bobot penilaian tesnya agar Anda lebih siap!
Bagi yang telah lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2024 di Kemenkumham, peluang untuk bekerja di berbagai kantor wilayah kementerian yang ada di bawah kabinet Presiden Prabowo Subianto semakin terbuka lebar.
Kemenkumham membuka banyak formasi untuk Ahli Pertama di berbagai bidang, termasuk dokter, apoteker, bidan, perawat, serta formasi penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian untuk lulusan SMA. Total kuota yang tersedia mencapai 9.070 formasi yang pendaftarannya dimulai sejak Agustus lalu. Seleksi dilakukan melalui dua tahapan, SKD dan SKB.
Peserta yang lolos SKD harus memenuhi nilai ambang batas yang telah ditentukan. Sementara itu, peserta yang berhasil lulus SKB akan diambil berdasarkan peringkat terbaik, yakni tiga kali alokasi kebutuhan pada masing-masing jabatan.
Berikut adalah rangkaian tes SKB dan bobot penilaiannya yang perlu Anda ketahui:
1. Tes SKB CPNS Kemenkumham
• Tes Kesehatan, Pengamatan Fisik, dan Psikotes (untuk seluruh peserta)
• Tes Praktik Kerja (bagi peserta dengan kualifikasi pendidikan non-SLTA)
• Tes Kesamaptaan dan Keterampilan (bagi peserta dengan kualifikasi pendidikan SLTA dan sederajat)
• Tes Wawancara (untuk seluruh peserta)
• Tes dengan Computer Assisted Test (CAT) BKN (untuk seluruh peserta formasi non-SMA)
2. Bobot Penilaian Tes SKB:
Formasi Jabatan Non-SMA:
• Tes Kesehatan dan Psikotes
• Sifat: Menggugurkan
• Bobot: 10%
• Tes Praktik Kerja
• Sifat: Tidak menggugurkan
• Bobot: 30%
• Tes Wawancara
• Sifat: Tidak menggugurkan
• Bobot: 10%
• Tes CAT BKN
• Sifat: Tidak menggugurkan
• Bobot: 50%
Formasi SMA:
• Tes Kesehatan, Pengamatan Fisik, dan Psikotes
• Sifat: Menggugurkan
• Bobot: 10%
• Tes Kesamaptaan dan Keterampilan
• Sifat: Tidak menggugurkan
• Bobot: 30%
• Tes Wawancara
• Sifat: Tidak menggugurkan
• Bobot: 10%
• Tes CAT BKN
• Sifat: Tidak menggugurkan
• Bobot: 50%
Jadwal Lanjutan CPNS Kemenkumham 2024:
1. Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT BKN: 20 November – 17 Desember 2024
2. Pemetaan Titik Lokasi SKB dengan CAT BKN: 20 – 22 November 2024
3. Pemilihan Titik Lokasi SKB dengan CAT oleh Peserta: 23 – 25 November 2024
4. Penarikan Data Final SKB: 26 – 28 November 2024
5. Penjadwalan SKB dengan CAT: 29 November – 3 Desember 2024
6. Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB dengan CAT: 4 – 8 Desember 2024
7. Pelaksanaan SKB CPNS: 9 – 20 Desember 2024
8. Integrasi Nilai SKD dan SKB: 17 Desember 2024 – 4 Januari 2025
9. Pengumuman Hasil CPNS: 5 – 12 Januari 2025
10. Masa Sanggah: 13 – 15 Januari 2025
11. Jawab Sanggah: 13 – 19 Januari 2025
12. Pengolahan Hasil Seleksi Sanggah: 15 – 20 Januari 2025
13. Pengumuman Pasca Sanggah: 16 – 22 Januari 2025
14. Pengisian DRH NIP CPNS: 23 Januari – 21 Februari 2025
15. Usul Penetapan NIP CPNS: 22 Februari – 23 Maret 2025
Siap Lulus CPNS Kemenkumham 2025? 🎯
Bergabunglah dengan Bimbel BLC dan persiapkan dirimu untuk SKD dan SKB CPNS Kemenkumham dengan cara yang paling efektif! Kami menyediakan materi terbaru, akses fleksibel 24/7, dan tryout berbasis CAT BKN yang akan membantumu meraih nilai terbaik.
🎓 Apa yang kamu dapatkan di Bimbel BLC?
• Pembelajaran interaktif dengan mentor ahli
• Bank soal lengkap dan garansi uang kembali jika tidak lulus
• Komunitas belajar aktif yang saling mendukung
💥 Jangan tunggu lagi! Daftar sekarang juga dan dapatkan promo menariknya!
👉 Gabung sekarang di Bimbel CPNS & PPPK Online BLC dan persiapkan diri dengan materi lengkap untuk lulus CPNS & PPPK 2025 dengan hasil terbaik! 🎯💼
Latihan Contoh Soal-soal CPNS SKB Kemenkumham dan Kunci Jawabannya
Berdasarkan Pengumuman Nomor SEK-KP.02.01-323 mengenai Pengadaan CPNS Kemenkumham RI untuk Tahun Anggaran 2024, SKB Kemenkumham 2024 memiliki bobot sebesar 60% dari nilai akhir total. Pada tahap ini, peserta akan menjalani serangkaian tes yang meliputi:
• Tes substansi jabatan yang menggunakan Computer Assisted Test (CAT) BKN, dengan bobot 50% dari nilai SKB.
• Tes kesehatan dan psikotes yang memiliki bobot 10% dari nilai SKB.
• Tes praktik kerja dengan bobot 30% dari nilai SKB.
• Wawancara, yang menyumbang 10% dari total nilai SKB.
Berikut adalah soal-soal SKB CPNS Kemenkumham 2025 yang bisa dijadikan bahan belajar, dengan rangkuman dari buku Super DIKTAT CPNS 2019-2020 oleh Tim Kompas Ilmu dan sumber lainnya:
1. Sebelum adanya amandemen UUD 1945, siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan GBHN?
A. Fraksi terbesar di MPR
B. Usulan DPR kepada MPR
C. Tugas MPR menurut UUD 1945
D. Wewenang MPR sebagai lembaga tertinggi negara
Jawaban: B
2. Apa keuntungan sistem pemerintahan parlementer dalam konteks demokrasi?
A. Terjaganya stabilitas politik dan pemerintahan
B. Rakyat memiliki pengaruh besar dalam politik desa
C. Tidak ada krisis kabinet dalam pemerintahan
D. Pemerintah tak dapat dijatuhkan oleh DPR selama masa jabatannya
Jawaban: A
3. Menurut amandemen UUD 1945 Pasal 22 E ayat (2), pemilu dilaksanakan untuk memilih siapa saja?
A. Anggota DPR/MPR dan DPR
B. Anggota DPR/MPR, DPR, dan DPRD
C. Anggota DPR/MPR, DPR, DPRD, serta Presiden
D. Anggota DPR, DPRD, Presiden, Wakil Presiden, DPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten
Jawaban: D
4. Apa tujuan dari amandemen UUD 1945?
A. Pemikiran para wakil rakyat
B. Melakukan perubahan tertulis
C. Pembuatan undang-undang baru
D. Menyesuaikan dengan kondisi terbaru
Jawaban: D
5. Apa yang tercakup dalam kesejahteraan sosial sesuai Pasal 33 ayat 3 UUD 1945?
A. Berhak atas pekerjaan
B. Mempromosikan kebudayaan
C. Hak mendapatkan pendidikan
D. Fakir miskin dan anak terlantar
Jawaban: D
6. Berdasarkan UU No. 62 Tahun 1958, kehilangan kewarganegaraan bisa terjadi jika…
A. Memiliki paspor negara lain
B. Menyimpan kekayaan di luar negeri
C. Mendirikan perusahaan di luar negeri
D. Tinggal lebih lama di luar negeri
Jawaban: D
7. Proses pembuatan perjanjian internasional dilaksanakan melalui tahapan berikut:
A. Perjanjian, traktat, dan ratifikasi
B. Perjanjian, pendahuluan, dan traktat
C. Perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi
D. Perundingan, ratifikasi, dan penandatanganan
Jawaban: D
8. Menurut teori pemisahan kekuasaan negara Trias Politika, penetapan APBN oleh UUD 1945 menunjukkan campur tangan dari…
A. Presiden dalam kekuasaan DPR
B. DPR dalam kekuasaan Presiden
C. DPR dalam kekuasaan Mahkamah Agung
D. Mahkamah Agung dalam kekuasaan Presiden
Jawaban: A
9. Siapa yang melaksanakan kekuasaan negara dalam arti sempit menurut UUD 1945?
A. Presiden
B. Menteri
C. Mahkamah Agung
D. Dewan Perwakilan Rakyat
Jawaban: A
10. Menurut Pasal 1 ayat 1 UUD 1945, MPR berfungsi sebagai…
A. Pelaksana negara tertinggi
B. Pemegang kedaulatan negara
C. Pelaksanaan pemerintah negara tertinggi
D. Penjelmaan dan pelaksana kedaulatan rakyat
Jawaban: B
11. Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan…
A. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
B. Perlindungan bagi seluruh bangsa Indonesia
C. Kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan
D. Dasar ketuhanan Yang Maha Esa
Jawaban: A
12. Secara harfiah, ideologi berarti…
A. Ilmu tentang ide
B. Ilmu tentang cita-cita
C. Ilmu tentang gagasan atau buah pikiran
D. Semua jawaban benar
Jawaban: D
13. Apa yang tidak termasuk dalam hubungan kausal-organis antara Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan Batang Tubuh UUD 1945?
A. Ditetapkannya dasar negara Pancasila
B. Indonesia berbentuk republik
C. Kedaulatan negara berada di tangan rakyat
D. Keberadaan UUD lebih tinggi dari Pancasila
Jawaban: D
14. Setiap produk hukum di Indonesia harus selaras dengan Pancasila yang tercantum dalam…
A. TAP MPR No. V/MPR/1973
B. TAP MPR No. II/MPR/1978
C. TAP MPR No. IV/MPR/1978
D. TAP MPRS No. XX/MPRS/1966
Jawaban: D
15. Pancasila disebut sistem filsafat apabila…
A. Sila-sila Pancasila merupakan rangkaian kesatuan
B. Harus dipahami sebagai totalitas
C. Susunan Pancasila bersifat hierarkis
D. Semua jawaban benar
Jawaban: D
16. Apa yang dimaksud dengan asas “presumption of innocence”?
A. Setiap orang dianggap bersalah sampai terbukti tidak bersalah
B. Setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah
C. Tahanan harus dibebaskan setelah 30 hari penahanan
D. Penjaga tahanan harus menganggap semua tahanan bersalah
Jawaban: B
17. Kapan penjaga tahanan wajib melaporkan kejadian penting di penjara?
A. Jika diminta oleh atasan
B. Setiap kali kejadian terjadi
C. Setiap minggu
D. Saat narapidana mengeluh
Jawaban: B
18. Apa fungsi utama penjaga tahanan di lembaga pemasyarakatan?
A. Mengawasi narapidana
B. Menyediakan makanan untuk tahanan
C. Menyusun laporan administrasi
D. Memberikan pembinaan moral kepada tahanan
Jawaban: A
19. Berapa lama masa kerja CPNS sebelum menjadi PNS di Kemenkumham?
A. 1 tahun
B. 2 tahun
C. 3 tahun
D. 4 tahun
Jawaban: B
20. Sebelum disahkan sebagai dasar filsafat negara pada tahun 1945, unsur-unsur Pancasila sudah melekat pada bangsa Indonesia sebagai asas dalam adat dan kebudayaan, yang dikenal dengan…
A. Ma Lima
B. Bhinneka Tunggal Ika
C. Tri Prakara
D. Gotong Royong
Jawaban: B
21. Pemilu, menurut Pasal 22 E ayat (2) UUD 1945, dilaksanakan untuk memilih siapa saja?
A. Anggota DPR/MPR dan DPR
B. Anggota DPR/MPR, DPR, dan DPRD
C. Anggota DPR/MPR, DPR, DPRD, serta Presiden
D. Anggota DPR, DPRD, Presiden, Wakil Presiden, DPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten
Jawaban: D
22. Apa tujuan utama pembinaan narapidana di penjara?
A. Mengisolasi narapidana
B. Meningkatkan keterampilan untuk kehidupan setelah penjara
C. Menjaga ketertiban dalam penjara
D. Meningkatkan keamanan penjara
Jawaban: B
23. Kebaikan sistem demokrasi parlementer terletak pada…
A. Terjaminnya stabilitas politik dan pemerintahan
B. Pengaruh rakyat terhadap politik pemerintah desa
C. Pemerintah tidak terpengaruh oleh krisis kabinet
D. Pemerintah tidak dapat dijatuhkan DPR selama masa jabatannya
Jawaban: A
24. Salah satu prinsip dasar pemasyarakatan adalah:
A. Menindas narapidana
B. Perlakuan yang manusiawi terhadap narapidana
C. Mengasingkan narapidana dari masyarakat
D. Pemisahan narapidana berdasarkan usia
Jawaban: B
25. Sebelum amandemen UUD 1945, pertanggungjawaban presiden tentang pelaksanaan GBHN merupakan wewenang…
A. Fraksi terbesar di MPR
B. Usul DPR kepada MPR
C. Tugas MPR menurut UUD 1945
D. Wewenang MPR sebagai lembaga tertinggi negara
Jawaban: B
26. Dalam amandemen UUD 1945, pada pasal 22 E ayat (2) disebutkan bahwa pemilu diselenggarakan untuk memilih…
A. Anggota DPR/MPR, DPR
B. Anggota DPR/MPR, DPR, DPRD
C. Anggota DPR/MPR, DPR, DPRD, Presiden
D. Anggota DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
Jawaban: D
27. Apa tujuan utama dari pembinaan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan?
A. Mengisolasi narapidana dari masyarakat
B. Meningkatkan keterampilan narapidana agar siap kembali ke masyarakat
C. Menjaga ketertiban di dalam penjara
D. Meningkatkan keamanan penjara
Jawaban: B
28. Salah satu manfaat utama sistem demokrasi dengan sistem parlementer adalah…
A. Stabilitas politik dan pemerintahan yang lebih terjamin
B. Meningkatkan pengaruh rakyat terhadap kebijakan pemerintah desa
C. Pemerintah tidak khawatir dengan krisis kabinet
D. Pemerintah tidak dapat dijatuhkan oleh DPR selama masa jabatannya
Jawaban: A
29. Salah satu prinsip dasar dalam pemasyarakatan adalah…
A. Penindasan terhadap narapidana
B. Perlakuan yang manusiawi terhadap narapidana
C. Pengasingan narapidana dari masyarakat
D. Pemisahan narapidana berdasarkan usia
Jawaban: B
30. Sebelum amandemen UUD 1945, pertanggungjawaban Presiden mengenai pelaksanaan GBHN adalah…
A. Wewenang fraksi terbesar di MPR
B. Usul yang disampaikan oleh DPR kepada MPR
C. Tugas yang diatur dalam UUD 1945
D. Wewenang MPR sebagai lembaga tertinggi negara
Jawaban: B
🎯 Siap Menaklukkan SKD & SKB CPNS Kemenkumham 2024? 🎯
Jangan biarkan ujian menghalangi langkahmu! Dapatkan persiapan terbaik dengan Bimbingan Belajar (Bimbel) dari BLC! 💡
✅ Akses fleksibel 24/7
✅ Tryout berbasis CAT dengan sistem AI
✅ Pembelajaran interaktif bersama mentor ahli
✅ Garansi uang kembali jika tidak lulus!
Bergabunglah sekarang dan persiapkan dirimu untuk sukses di CPNS Kemenkumham 2024! ✨
📲 Klik di sini untuk mendaftar dan raih impianmu menjadi ASN! 💼
👉 Gabung sekarang di Bimbel CPNS & PPPK Online BLC dan persiapkan diri dengan materi lengkap untuk lulus CPNS & PPPK 2025 dengan hasil terbaik! 🎯💼
